Tag: Angkatan Darat

Bendera Merah PKI di Indonesia (1)

SELAIN tentara –Angkatan Darat– ada sejumlah kekuatan politik lainnya menjadi penopang sebagai partner taktis Soekarno, terutama sejak diletakkannya titik dasar baru bagi kekuasaannya melalui Dekrit 5 Juli 1959. Setidaknya ada tiga kelompok kekuatan yang signifikan, yakni kelompok politik Islam yang terutama diwakili oleh Partai NU, kemudian PNI dan PKI, yang mewakili kelompok politik ideologi nasionalis (marhaenis) dan ideologi komunis. Ketiga-tiganya termasuk 4 besar Pemilihan Umum 1955 bersama Masjumi yang tersingkir setelah dinyatakan sebagai partai terlarang oleh Soekarno karena dianggap terlibat dan mendukung pemberontakan PRRI-Permesta –begitu pula nasib yang dialami PSI.

Diantara 4 kaki penopang kekuasaan Soekarno dalam penggalan masa itu, Tentara dan PKI di Indonesia bagaimana pun adalah yang paling fenomenal. Pusat kekuasaan yang sebenarnya pada masa 6 tahun itu ada di tangan Soekarno-Angkatan Darat-PKI. Realitas kekuasaan segitiga seperti ini yang ‘terikat’ dalam politik perimbangan yang dimainkan Soekarno, sekaligus menempatkan pula PKI dan Tentara ke dalam suatu persaingan kekuasaan yang berkepanjangan. Hingga sedemikian jauh, tidak terlalu sulit bagi Soekarno memegang kendali political game kala itu, karena terdapatnya sejumlah faktor historis dan kondisi objektif krusial yang mewarnai hubungan tentara dengan PKI di Indonesia. Continue reading “Bendera Merah PKI di Indonesia (1)”

74 Tahun Tertawa dan Menangis Bersama 7 Presiden (3)

Peralihan Dengan Benturan

Merupakan fenomena menarik, peralihan kekuasaan antar presiden di Indonesia selalu bermasalah, tak pernah berlangsung dengan betul-betul mulus. Tiga proses peralihan bahkan melalui konflik berkadar tinggi, yakni antara Soekarno-Soeharto, Soeharto-BJ Habibie dan Abdurrahman Wahid-Megawati Soekarnoputeri. Sedang dua lainnya, yaitu antara BJ Habibie-Abdurrahman Wahid dan Megawati Soekarnoputeri-Susilo Bambang Yudhoyono, juga bukannya tanpa masalah. Peralihan antara Susilo Bambang Yudhoyono dengan Joko Widodo, sempat diwarnai kecurigaan tentang adanya manipulasi keunggulan angka perolehan suara pasangan Jokowi-Jusuf Kalla atas pasangan Prabowo-Hatta Rajasa.

Peralihan kekuasaan dari Soekarno ke Soeharto, terjadi dalam satu kejadian sejarah yang luar biasa. Didahului Peristiwa 30 September 1965. Suatu benturan akhir bersegi banyak yang bersumber dari suatu konflik yang laten berkepanjangan terutama antara tahun 1959 hingga 1965. Menurut buku Titik Silang Jalan Kekuasaan Tahun 1966 (Rum Aly, Kata Hasta Pustaka), pada hakekatnya apa yang terjadi pada penggalan masa itu tak lain adalah pertarungan politik dan kekuasaan berjangka panjang, yang terkristalisasi di antara tiga unsur utama segitiga kekuasaan negara: Soekarno-PKI-Angkatan Darat. Semua unsur membawa prasangka yang berasal dari masa sebelumnya. Dan ini merupakan suatu kemalangan tersendiri. Semua itu menjadi lebih rumit karena friksi pun terjadi di antara kelompok-kelompok di luar segitiga kekuasaan, yang juga tak terlepas dari hasrat kekuasaan. Continue reading “74 Tahun Tertawa dan Menangis Bersama 7 Presiden (3)”

Tiga Jenderal dan Seorang Presiden Dalam Pergulatan Kekuasaan 2019

BERTAHUN lamanya tanpa bosan, jurnalis Amerika Serikat Allan Nairn bertahan dengan narasi apriorinya, secara khusus terhadap Letnan Jenderal Purnawirawan Prabowo Subianto. Dan kepada militer Indonesia secara umum. Terbaru ketika diwawancara Nermeen Shaikh dan Amy Goodman untuk saluran televisi dan internet Democracy Now, secara insinuatif ia menyebut Pemilihan Presiden 2019 adalah titik balik bagi Indonesia.

“Jika Jenderal Prabowo menang, itu akan membuka pintu untuk kembali ke semacam neofasisme di Indonesia, kembali ke cara lama, ke kediktatoran Suharto.” Kini, untuk kedua kalinya Prabowo dikalahkan Joko Widodo, presiden petahana, kata Allan Nairn. “Tetapi dia menolak menerima kekalahan itu.” Namun pada sisi lain, menurut Allan Nairn, ada juga jenderal-jenderal kunci yang berada di pihak ‘pemenang pemilihan’, Presiden Jokowi –yaitu, Jenderal Hendropriyono dan Jenderal Wiranto.

Catatan masa lampau 3 jenderal

Bila Prabowo disebut Allan Nairn ‘pembunuh massal paling terkenal di Indonesia’, dua jenderal lainnya itu pun dikatakannya merupakan pembunuh massal. Prabowo disebutnya terlibat  dalam pembunuhan massal di Timor Timur, Papua, Aceh, penculikan dan kekerasan terhadap para aktivis di Jakarta. Sementara itu Wiranto dan Hendropriyono “terlibat dalam kejahatan seperti pembantaian 1999 di Timor Timur, pembunuhan pembela hak asasi manusia terkemuka Munir, dan pembantaian Talangsari.” Mereka telah berusaha melakukan penangkapan terhadap para pembangkang politik, dan pada dasarnya berusaha untuk menghancurkan kebebasan berbicara di Indonesia. Continue reading “Tiga Jenderal dan Seorang Presiden Dalam Pergulatan Kekuasaan 2019”

Bendera Merah Aidit dan Partai-partai Masa Nasakom

SELAIN Angkatan Darat ada sejumlah kekuatan politik lainnya menjadi partner taktis Soekarno, terutama sejak diletakkannya titik dasar baru bagi kekuasaannya melalui Dekrit 5 Juli 1959. Setidaknya ada tiga kelompok kekuatan signifikan, yakni kelompok politik Islam yang terutama diwakili Partai NU, kemudian PNI dan PKI, yang mewakili kelompok politik ideologi nasionalis (marhaenis) dan ideologi komunis. Ketiga-tiganya termasuk 4 besar Pemilihan Umum 1955 bersama Masjumi –yang tersingkir setelah dinyatakan sebagai partai terlarang oleh Soekarno karena dianggap terlibat pemberontakan PRRI-Permesta.

Di antara 4 kaki penopang kekuasaan Soekarno dalam penggalan masa itu, Tentara dan PKI bagaimana pun adalah yang paling fenomenal. Pusat kekuasaan yang sebenarnya pada masa 6 tahun itu ada di tangan Soekarno-Angkatan Darat-PKI. Realitas kekuasaan segitiga seperti ini yang ‘terikat’ dalam politik perimbangan yang dimainkan Soekarno, sekaligus menempatkan pula PKI yang dipimpin DN Aidit dan Tentara (di bawah Jenderal Nasution dan Letnan Jenderal Ahmad Yani) ke dalam suatu persaingan kekuasaan yang berkepanjangan. #mediakaryaanalisa Continue reading “Bendera Merah Aidit dan Partai-partai Masa Nasakom”