Tag: Jokowi-Ma’ruf

Konstitusi dan Praktek Politik-Kekuasaan Indonesia

DE FACTO seolah soal Pemilihan Presiden dan Wakil Presiden yang baru lalu dianggap telah selesai. KPU –terlepas dari polemik tentang kecurangan dalam Pilpres– pun telah menetapkan pasangan Jokowi-Ma’ruf sebagai pemenang (peraih suara terbanyak). Lalu dua gumpal gunung es dari dua kutub politik, tiba-tiba seakan cair dan belah tak keruan sebagai ‘pecahan’ baru yang mengapung ke arah berbeda-beda sesuai arus kepentingan.

Tokoh puncak Gerindra Prabowo Subianto pekan lalu mendadak saling merapat dengan tokoh puncak PDIP Megawati Soekarnoputeri, setelah sebelumnya merapat dengan Joko Widodo. Lalu pada saat hampir bersamaan para pimpinan partai ex Koalisi 01 –Nasdem, PPP, PKB, Golkar– atas inisiatif Surya Paloh bertemu tanpa ‘mengajak’ PDI-P. Sebelumnya, dalam ruang politik yang sama, terjadi pula manuver yang di sana-sini cukup ‘mencegangkan’ dari PAN dan Partai Demokrat. Tak ketinggalan, ada manuver sejumlah partai kecil lainnya bertamu kesana-kemari –yang untuk sebagian, meminjam metafora dalam puisi Chairil Anwar, bernasib seakan berkemungkinan terbuang dari kumpulannya. Perlu berharap, agar tak ada yang bermutasi menjadi ‘binatang politik yang jalang’.

Namun di luar hiruk pikuk baru itu, de jure, dalam kancah politik saat ini membayang sejumlah tanda tanya di tengah khalayak, yang berkaitan dengan polemik tentang apakah pasangan Jojkowi-Ma’ruf bisa atau tidak bisa dilantik MPR di bulan Oktober mendatang. Jokowi-Ma’ruf meraih suara pemilih lebih dari 50 persen, namun persebaran kemenangannya menurut sejumlah ahli tata negara dan ahli hukum, tak memenuhi Pasal 6A ayat (3) UUD. Continue reading “Konstitusi dan Praktek Politik-Kekuasaan Indonesia”

Kebencian dan Permusuhan di Dua Kutub Politik

KEMUNGKINAN besar, seruan hijrah dari kebencian dan permusuhan yang dilontarkan calon presiden petahana Joko Widodo (3/11) di Banten dan di Jakarta, takkan bisa memupus dua sentimen negatif yang telah berurat berakar tak kurang dari 4 tahun pada dua kubu politik faktual yang ada. Seruan itu baik, tapi bagi kubu pendukung Jokowi-Ma’ruf maupun non pendukung, apa pun isinya, hanya akan sampai secara hitam putih dalam arah yang sudah instan. Bahwa lawan politik lah pelaku kebencian dan permusuhan itu, sementara kubu sendiri adalah sasaran dari pernyataan-pernyataan kebencian dan permusuhan itu.

Bahwa seruan ini lebih lebih cenderung ditujukan ke arah eksternal ketimbang ke arah internal, di sisi kubu Joko Widodo, segera tergarisbawahi dengan munculnya tafsir-tafsir tambahan dari para pendukung. Salah satu pemimpin partai koalisi petahana misalnya, mengatakan seruan hijrah sesuai dengan ajaran Islam. Dan kemudian, salah satu anggota tim sukses menyebut hijrah akan diteruskan petahana ke periode berikut. Di titik ini, kata hijrah telah menjadi perbendaharaan kosakata kampanye. Continue reading “Kebencian dan Permusuhan di Dua Kutub Politik”