Tag: Joko Widodo

Jalan Mundur Pers Indonesia ke Masa Soekarno

TERMAKAN angstpsychose kelompok kekuasaan aktual –koalisi pemilik otot politik dengan pemilik akumulasi uang– dalam ‘ketakutan’ dan godaan sebagian pelaku pers Indonesia menjinakkan diri. ‘Sukarela’ memasukkan diri ke medan kendali kekuasaan. Banyak yang melakukan self censor atau paling tidak tutup mata terhadap berbagai masalah krusial per saat ini. Sebagian lainnya bahkan ikut dalam akrobatik politik dan kekuasaan, menjalankan tugas-tugas yang bertentangan dengan idealisme pers. Melakukan framing dan blackout atas berbagai peristiwa sesuai perintah melalui the invisible hands. Khususnya terhadap peristiwa atau pernyataan yang tak disenangi kalangan kekuasaan politik dan sebagian kekuasaan negara maupun kekuasaan ekonomi. Faktanya, pemilik media pers saat ini hampir seluruhnya adalah kalangan kekuasaan ekonomi maupun politik.

Seraya mengutip penulis Selandia Baru, Lance Morgan, “memanipulasi media sama dengan meracuni suplai air suatu negara”, wartawan senior Hersubeno Arief mengatakan pers Indonesia memasuki masa gawat darurat. “Pemilihan Presiden 2019 membawa media dan dunia kewartawanan di Indonesia memasuki sebuah episode terburuk sepanjang sejarah pasca-Reformasi. Situasinya bahkan lebih buruk dibandingkan dengan era Orde Baru. Kooptasi dan tekanan hukum oleh penguasa, sikap partisan para pemilik media dan wartawan, serta hilangnya idealisme di kalangan para pengelola media dan wartawan membuat mereka tanpa sadar melakukan ‘bunuh diri’ secara massal.” Continue reading “Jalan Mundur Pers Indonesia ke Masa Soekarno”

Saat Partai Golkar Di Luar Posisi Inisiatif Politik

KURANG dari  lima bulan menjelang Pemilihan Umum 17 April 2019, melalui kampanye yang ada, belum juga tertampilkan dinamika politik yang berkualitas. Pun tak berharga, khususnya dalam konteks edukasi politik dan demokrasi. Secara kuantitatif, fokus perhatian publik dan media, juga tak merata. Lebih tertuju pada Pemilihan Presiden. Sementara perhatian kepada Pemilihan Umum Legislatif seakan tenggelam dan kalah berharga dari Pemilihan Presiden. Suatu ketimpangan yang tercipta karena dominannya perhitungan pragmatis dalam konteks politik kekuasaan, yang juga berkaitan erat dengan kecenderungan bangkitnya kembali pemujaan ketokohan yang feodalistik.

Ini risiko –dan mungkin memang nanti akan disimpulkan sebagai suatu kesalahan– dari menyatukan dua jenis pemilihan umum dalam satu tanggal pelaksanaan. Suatu hal yang tak logis menurut urut-urutan tata demokrasi, dan pada akhirnya tak logis menurut ketatanegaraan yang baik. Sekaligus, membuka pintu politik konspiratif di antara kekuatan yang secara esensial sebenarnya sudah lewat waktu atau basi keabsahan politiknya, khususnya dalam penentuan calon pemimpin pemerintahan. Barangkali ini semacam kreasi politik baru, namun kualitatif jelas bukan pembaharuan politik yang sesungguhnya. Continue reading “Saat Partai Golkar Di Luar Posisi Inisiatif Politik”

Pemimpin Negara Dari Kancah Kegagalan Sosiologis

ADALAH menakjubkan bahwa saat ini ada seorang tokoh pemimpin negara yang di satu sisi begitu dipuja sebagian rakyat bagai tokoh setengah mitos, namun sekaligus tak diinginkan lagi oleh sebagian lainnya: Joko Widodo dari Indonesia. Suatu situasi pembelahan ekstrim, penuh permusuhan, agak mirip yang dialami Soekarno di sekitar tahun 1965. Berdasarkan angka-angka yang pernah ada, kurang lebih sepertiga memuja, sepertiga menolak dan sepertiga belum memikirkannya.

Sebenarnya, dalam realita sejarah tak ada gambaran yang muluk-muluk mengenai Indonesia, termasuk mengenai pemimpin dan sejarah kepemimpinan. Kepulauan Nusantara menurut Clifford Geertz merupakan salah satu wilayah yang secara kultural paling rumit di dunia. Kepulauan ini ada pada titik persilangan sosiologis dan kebudayaan yang malang, kerapkali hampir tak masuk akal. Berbagai bangsa dengan perilaku terburuk datang dengan hasrat penaklukan, dan bahkan tak sedikit kerajaan di Nusantara inipun memiliki hasrat penaklukan yang sama. Menjadi pula persilangan penyebaran berbagai agama yang tak selalu dilakukan secara damai, melainkan seringkali dengan penaklukan dan tipu-daya sampai pertumpahan darah. Kontras dengan kemuliaan ajaran-ajaran agama itu sendiri. Continue reading “Pemimpin Negara Dari Kancah Kegagalan Sosiologis”

Kebencian dan Permusuhan di Dua Kutub Politik

KEMUNGKINAN besar, seruan hijrah dari kebencian dan permusuhan yang dilontarkan calon presiden petahana Joko Widodo (3/11) di Banten dan di Jakarta, takkan bisa memupus dua sentimen negatif yang telah berurat berakar tak kurang dari 4 tahun pada dua kubu politik faktual yang ada. Seruan itu baik, tapi bagi kubu pendukung Jokowi-Ma’ruf maupun non pendukung, apa pun isinya, hanya akan sampai secara hitam putih dalam arah yang sudah instan. Bahwa lawan politik lah pelaku kebencian dan permusuhan itu, sementara kubu sendiri adalah sasaran dari pernyataan-pernyataan kebencian dan permusuhan itu.

Bahwa seruan ini lebih lebih cenderung ditujukan ke arah eksternal ketimbang ke arah internal, di sisi kubu Joko Widodo, segera tergarisbawahi dengan munculnya tafsir-tafsir tambahan dari para pendukung. Salah satu pemimpin partai koalisi petahana misalnya, mengatakan seruan hijrah sesuai dengan ajaran Islam. Dan kemudian, salah satu anggota tim sukses menyebut hijrah akan diteruskan petahana ke periode berikut. Di titik ini, kata hijrah telah menjadi perbendaharaan kosakata kampanye. Continue reading “Kebencian dan Permusuhan di Dua Kutub Politik”

4 Tahun Tertawa dan Menangis Bersama Presiden Joko Widodo (2)

SEJAUH ini, satu-satunya yang cukup menghibur, khususnya bagi kalangan akar rumput adalah keadaan bebas biaya dalam menyekolahkan anak. Tetapi untuk tingkat perguruan tinggi, masih membayang faktor biaya tinggi yang tak tertolong program beasiswa yang masih terbatas daya jangkaunya. Di bidang kesehatan, dalam batas tertentu pertolongan Kartu Indonesia Sehat dan manfaat BPJS cukup menolong namun kini terjadi kesulitan dalam masalah pendanaan dan pengelolaan. Baru-baru ini secara terbuka di muka khalayak Presiden menegur Menteri Kesehatan dan Direktur BPJS untuk masalah dana kesehatan ini. Namun belum tentu kesalahan sepenuhnya ada pada BPJS atau Kementerian Kesehatan. Pengorganisasian pengumpulan dana (wajib) dari masyarakat hingga ke pengelolaannya, memang termasuk sesuatu yang rumit. Harus pula dirunut duduk soalnya, mulai dari apakah perencanaannya sudah sempurna atau belum sempurna menghitung segala aspek.

Adalah memprihatinkan, bila dua program ini tak berjalan baik. Kedua jenis program terkait pendidikan dan kesehatan ini adalah kebutuhan mutlak kalangan akar rumput, di samping masalah perut. Selain itu, kedua program, bila dijalankan dengan baik, pasti sangat berguna untuk sedikit menimbun jurang perbedaan sosial ekonomi, sebelum ada keberhasilan pemerataan ekonomi yang lebih baik. Continue reading “4 Tahun Tertawa dan Menangis Bersama Presiden Joko Widodo (2)”

4 Tahun Tertawa dan Menangis Bersama Presiden Joko Widodo (1)

SABTU 20 Oktober 2018, genap 4 tahun rakyat Indonesia tertawa dan menangis bersama Presiden Joko Widodo –dan Wakil Presiden Muhammad Jusuf Kalla. Suasana penuh tawa terutama mewarnai kehidupan elite politik serta elite ekonomi dan sosial atas angin dalam kehidupan penuh kelimpahan sosial ekonomi. Sementara itu tangis lazim tampil sebagai ekspresi yang mendominasi kalangan akar rumput di republik berusia 73 tahun lebih ini. Kalangan yang dari waktu ke waktu berada dalam belitan kesulitan hidup dan kesenjangan sosial nan tak kunjung berhasil diurai. Dari satu rezim ke rezim pemerintahan lainnya.

Joko Widodo dan Muhammad Jusuf Kalla memulai kekuasaan pemerintahannya 20 Oktober empat tahun silam seusai dilantik dengan perjalanan seremonial yang alon-alon –karena menggunakan kereta kencana berkuda– yang memakan waktu berjam-jam lamanya, menuju Istana Merdeka dari Gedung MPR/DPR Senayan. Perjalanan seremonial dengan kecepatan kuda berjalan itu, dielu-elukan sepanjang perjalanan, mungkin saja menjadi kenikmatan psikologis bagi keduanya maupun sejumlah pendukung. Continue reading “4 Tahun Tertawa dan Menangis Bersama Presiden Joko Widodo (1)”

‘Catatan Sejarah’ Sebagai Senjata (dan Bumerang) Politik

KARENA melontarkan kritik tentang pengkhianatan elite terhadap rakyatnya (11/10) Calon Presiden 02 Prabowo Subianto mendapat serangan balik terkait sejarah diri maupun keluarganya. Padahal, Prabowo tidak spesifik menunjuk siapa yang dimaksud, bahkan ia menegaskan fenomena itu sudah berlangsung puluhan tahun. Dan suara serupa sudah lazim disampaikan para aktivis gerakan kritis. Di forum yang sama –Rakernas Lembaga Dakwah Islamiah Indonesia– hampir bersamaan waktu, Calon Presiden 01 Joko Widodo harus menangkis sejarah tentang diri dan keluarganya terkait tuduhan keterlibatan dengan PKI.

Serangan balik terhadap Prabowo datang dari Muhammad Misbakhun seorang kader PKS yang sejak 2013 pindah ke Partai Golkar. Misbakhun meninggalkan PKS ketika partai tak kunjung merehabilitir dirinya meski lolos dari kasus LC fiktif melalui keputusan Mahkamah Agung. Misbakhun menyebut justru Prabowo Subianto yang pernah dipecat dari TNI oleh Dewan Kehormatan Militer. Continue reading “‘Catatan Sejarah’ Sebagai Senjata (dan Bumerang) Politik”