Politik

Kebencian dan Permusuhan di Dua Kutub Politik

KEMUNGKINAN besar, seruan hijrah dari kebencian dan permusuhan yang dilontarkan calon presiden petahana Joko Widodo (3/11) di Banten dan di Jakarta, takkan bisa memupus dua sentimen negatif yang telah berurat berakar tak kurang dari 4 tahun pada dua kubu politik faktual yang ada. Seruan itu baik, tapi bagi kubu pendukung Jokowi-Ma’ruf maupun non pendukung, apa pun isinya, hanya akan sampai secara hitam putih dalam arah yang sudah instan. Bahwa lawan politik lah pelaku kebencian dan permusuhan itu, sementara kubu sendiri adalah sasaran dari pernyataan-pernyataan kebencian dan permusuhan itu.

Bahwa seruan ini lebih lebih cenderung ditujukan ke arah eksternal ketimbang ke arah internal, di sisi kubu Joko Widodo, segera tergarisbawahi dengan munculnya tafsir-tafsir tambahan dari para pendukung. Salah satu pemimpin partai koalisi petahana misalnya, mengatakan seruan hijrah sesuai dengan ajaran Islam. Dan kemudian, salah satu anggota tim sukses menyebut hijrah akan diteruskan petahana ke periode berikut. Di titik ini, kata hijrah telah menjadi perbendaharaan kosakata kampanye. Continue reading “Kebencian dan Permusuhan di Dua Kutub Politik” →

Politik

4 Tahun Tertawa dan Menangis Bersama Presiden Joko Widodo (2)

SEJAUH ini, satu-satunya yang cukup menghibur, khususnya bagi kalangan akar rumput adalah keadaan bebas biaya dalam menyekolahkan anak. Tetapi untuk tingkat perguruan tinggi, masih membayang faktor biaya tinggi yang tak tertolong program beasiswa yang masih terbatas daya jangkaunya. Di bidang kesehatan, dalam batas tertentu pertolongan Kartu Indonesia Sehat dan manfaat BPJS cukup menolong namun kini terjadi kesulitan dalam masalah pendanaan dan pengelolaan. Baru-baru ini secara terbuka di muka khalayak Presiden menegur Menteri Kesehatan dan Direktur BPJS untuk masalah dana kesehatan ini. Namun belum tentu kesalahan sepenuhnya ada pada BPJS atau Kementerian Kesehatan. Pengorganisasian pengumpulan dana (wajib) dari masyarakat hingga ke pengelolaannya, memang termasuk sesuatu yang rumit. Harus pula dirunut duduk soalnya, mulai dari apakah perencanaannya sudah sempurna atau belum sempurna menghitung segala aspek.

Adalah memprihatinkan, bila dua program ini tak berjalan baik. Kedua jenis program terkait pendidikan dan kesehatan ini adalah kebutuhan mutlak kalangan akar rumput, di samping masalah perut. Selain itu, kedua program, bila dijalankan dengan baik, pasti sangat berguna untuk sedikit menimbun jurang perbedaan sosial ekonomi, sebelum ada keberhasilan pemerataan ekonomi yang lebih baik. Continue reading “4 Tahun Tertawa dan Menangis Bersama Presiden Joko Widodo (2)” →

Politik

4 Tahun Tertawa dan Menangis Bersama Presiden Joko Widodo (1)

SABTU 20 Oktober 2018, genap 4 tahun rakyat Indonesia tertawa dan menangis bersama Presiden Joko Widodo –dan Wakil Presiden Muhammad Jusuf Kalla. Suasana penuh tawa terutama mewarnai kehidupan elite politik serta elite ekonomi dan sosial atas angin dalam kehidupan penuh kelimpahan sosial ekonomi. Sementara itu tangis lazim tampil sebagai ekspresi yang mendominasi kalangan akar rumput di republik berusia 73 tahun lebih ini. Kalangan yang dari waktu ke waktu berada dalam belitan kesulitan hidup dan kesenjangan sosial nan tak kunjung berhasil diurai. Dari satu rezim ke rezim pemerintahan lainnya.

Joko Widodo dan Muhammad Jusuf Kalla memulai kekuasaan pemerintahannya 20 Oktober empat tahun silam seusai dilantik dengan perjalanan seremonial yang alon-alon –karena menggunakan kereta kencana berkuda– yang memakan waktu berjam-jam lamanya, menuju Istana Merdeka dari Gedung MPR/DPR Senayan. Perjalanan seremonial dengan kecepatan kuda berjalan itu, dielu-elukan sepanjang perjalanan, mungkin saja menjadi kenikmatan psikologis bagi keduanya maupun sejumlah pendukung. Continue reading “4 Tahun Tertawa dan Menangis Bersama Presiden Joko Widodo (1)” →

Serangan Politik

‘Catatan Sejarah’ Sebagai Senjata (dan Bumerang) Politik

KARENA melontarkan kritik tentang pengkhianatan elite terhadap rakyatnya (11/10) Calon Presiden 02 Prabowo Subianto mendapat serangan balik terkait sejarah diri maupun keluarganya. Padahal, Prabowo tidak spesifik menunjuk siapa yang dimaksud, bahkan ia menegaskan fenomena itu sudah berlangsung puluhan tahun. Dan suara serupa sudah lazim disampaikan para aktivis gerakan kritis. Di forum yang sama –Rakernas Lembaga Dakwah Islamiah Indonesia– hampir bersamaan waktu, Calon Presiden 01 Joko Widodo harus menangkis sejarah tentang diri dan keluarganya terkait tuduhan keterlibatan dengan PKI.

Serangan balik terhadap Prabowo datang dari Muhammad Misbakhun seorang kader PKS yang sejak 2013 pindah ke Partai Golkar. Misbakhun meninggalkan PKS ketika partai tak kunjung merehabilitir dirinya meski lolos dari kasus LC fiktif melalui keputusan Mahkamah Agung. Misbakhun menyebut justru Prabowo Subianto yang pernah dipecat dari TNI oleh Dewan Kehormatan Militer. Continue reading “‘Catatan Sejarah’ Sebagai Senjata (dan Bumerang) Politik” →

Hukum dan Politik

Ratna Sarumpaet Dalam Gelembung dan Bingkai Prasangka Konspirasi

KASUS ‘berita’ penganiayaan perempuan aktivis yang kritis, Ratna Sarumpaet, tiba-tiba menjadi besar di tengah perhatian bangsa ini sedang terpusat pada bencana Palu-Sigi-Donggala. Kenapa menjadi besar? Tak lain karena muncul reaksi yang secara akumulatif overdosis –dari dua sisi perpihakan politik– terhadap pengakuan Ratna. Disertai dan diperkuat prasangka berlebihan di antara para pihak. Perempuan aktivis ini menyebut dirinya telah dianiaya di area terminal Bandara Husein Sastranegara Bandung 21 September. Tapi dibantahnya sendiri, Rabu 3 Oktober 2018, sehari setelah Prabowo Subianto, Amien Rais dan tokoh-tokoh kubu 02 menanggapi kasus tersebut dan meminta polisi menanganinya.

Setelah pengakuan Ratna bahwa dirinya telah melakukan kebohongan tentang penganiayaan dirinya, Prabowo Subianto dan beberapa tokoh lainnya menyampaikan permintaan maaf karena telah mempercayai laporan Ratna. Tapi tak urung sejumlah pengacara, perorangan dan kelompok yang tak berkategori lingkar dalam di kubu pendukung 01 melakukan pelaporan hukum ke pihak kepolisian tentang penyebaran kebohongan yang dilakukan para tokoh itu. Continue reading “Ratna Sarumpaet Dalam Gelembung dan Bingkai Prasangka Konspirasi” →

Politik Kebenaran

53 Tahun Terbelenggu Benci dan Dendam 1965: Perlu Narasi Kebenaran

SEPERTI tahun-tahun terdahulu dalam dua dekade terakhir pasca Soeharto, perdebatan mengenai kebenaran terkait Peristiwa 30 September 1965, kembali berulang di bulan September 2018 ini. Meski peristiwa telah berlalu lebih dari setengah abad, tetapi polemik tentang kebenaran di seputar peristiwa tetap belum tuntas di tengah masyarakat. Hingga sejauh ini, di tengah jurang menganga tentang kebenaran sesungguhnya, tak kunjung muncul satu narasi kebenaran yang bisa diterima objektivitasnya dan menjadi pegangan bersama.

Pada satu sisi sekelompok masyarakat yang merasa menjadi korban kekerasan tentara dalam penumpasan PKI segera setelah peristiwa hingga beberapa tahun berikutnya, menuntut rehabilitasi dan permintaan maaf dari pemerintah. Bersamaan dengan itu muncul gugatan terhadap Orde Baru Soeharto sebagai pelanggar HAM berat setelah Peristiwa 30 September 1965.

Dan di sisi lain, kelompok masyarakat yang meyakini bahwa PKI di bawah pimpinan DN Aidit telah melakukan pemberontakan yang mengambil korban jiwa sejumlah jenderal dan perwira lainnya, menganggapnya dosa tak terampuni. Bersama itu juga ada catatan tentang aksi-aksi sepihak PKI dan organisasi mantelnya menduduki paksa tanah-tanah milik para haji di pedesaan –yang tak jarang disertai kekerasan dan pembunuhan– maupun tanah-tanah perkebunan milik negara, 1960-1965. Apalagi, itu semua diperkuat sejumlah catatan dan ingatan lama tentang kekejian PKI selang 17 tahun sebelumnya melalui Peristiwa Madiun 1948. (Lihat, Ingatan Lama Tentang Peristiwa Madiun)

Lalu di tengah dua kelompok masyarakat itu, ada generasi lebih muda yang untuk sebagian ikut terbelah karena memperoleh narasi berbeda tentang kebenaran dari peristiwa itu, khususnya dalam konteks pelanggaran HAM masa lalu –sebelum dan sesudah peristiwa. Continue reading “53 Tahun Terbelenggu Benci dan Dendam 1965: Perlu Narasi Kebenaran” →

Sejarah Politik Indonesia

Bendera Merah Aidit dan Partai-partai Masa Nasakom

SELAIN Angkatan Darat ada sejumlah kekuatan politik lainnya menjadi partner taktis Soekarno, terutama sejak diletakkannya titik dasar baru bagi kekuasaannya melalui Dekrit 5 Juli 1959. Setidaknya ada tiga kelompok kekuatan signifikan, yakni kelompok politik Islam yang terutama diwakili Partai NU, kemudian PNI dan PKI, yang mewakili kelompok politik ideologi nasionalis (marhaenis) dan ideologi komunis. Ketiga-tiganya termasuk 4 besar Pemilihan Umum 1955 bersama Masjumi –yang tersingkir setelah dinyatakan sebagai partai terlarang oleh Soekarno karena dianggap terlibat pemberontakan PRRI-Permesta.

Di antara 4 kaki penopang kekuasaan Soekarno dalam penggalan masa itu, Tentara dan PKI bagaimana pun adalah yang paling fenomenal. Pusat kekuasaan yang sebenarnya pada masa 6 tahun itu ada di tangan Soekarno-Angkatan Darat-PKI. Realitas kekuasaan segitiga seperti ini yang ‘terikat’ dalam politik perimbangan yang dimainkan Soekarno, sekaligus menempatkan pula PKI yang dipimpin DN Aidit dan Tentara (di bawah Jenderal Nasution dan Letnan Jenderal Ahmad Yani) ke dalam suatu persaingan kekuasaan yang berkepanjangan. #mediakaryaanalisa Continue reading “Bendera Merah Aidit dan Partai-partai Masa Nasakom” →

Politik dan Etika

Apakah Kepemimpinan Politik Kini Tak Memerlukan Lagi Etika…. (?)

ARUS politik akrobatik para kepala daerah mendukung salah satu pasangan calon presiden, ternyata berlangsung serial. Menyerupai sedikit lakon tragedi komedi, yang sedikit menjemukan, dan cukup memprihatinkan. Jalinan lakon itu bisa diikuti melalui berita di beberapa media mainstream. Dalam sebuah berita pendek, Harian Kompas (24/9) memberitakan terjadinya arus serupa di Kalimantan Tengah, setelah Sumatera Barat, Jawa Barat dan beberapa provinsi lainnya.

“Gubernur Kalimantan Tengah Sugianto Sabran dan kepala daerah 14 kabupaten/kota di Kalimantan Tengah menyatakan mendukung pasangan calon presiden-wakil presiden nomor urut 1 Joko Widodo dan KH Ma’ruf Amin, dalam Pemilu Presiden 2019,” tulis Kompas. “Pernyataan itu dibacakan bupati terpilih Barito Utara, Nadalsyah, yang juga Ketua DPD Partai Demokrat Kalteng, di Bundaran Besar, Palangka Raya, Minggu (23/9/2018).” Acara dihadiri Sugianto Sabran dan Ketua Dewan Adat Dayak Agustiar Sabran. “Kalau partai sudah jelas dukungannya ke mana, kalau yang tadi (dukungan) yang saya bacakan, karena arahan atasan,” kata Nadalsyah seusai membacakan pernyataan tertulis yang diterimanya dari Sugianto. Sugianto mengatakan, dukungan ini harus dilihat Jokowi. “Dukungan kami tidak main-main ke pak Jokowi. Namun, ke depan kami minta jatah kursi di kabinet untuk putra Kalteng,” ujarnya. Continue reading “Apakah Kepemimpinan Politik Kini Tak Memerlukan Lagi Etika…. (?)” →

Intermezzo Politik

Kisah Manusia dan Iblis

MANUSIA dalam bentuk kurang lebih seperti yang kita kenal sekarang, mulai ada sejak 400.000 tahun lalu. Para ilmuwan hingga sejauh ini sepakat dengan dasar-dasar teori evolusi yang dikemukakan ahli natural dari Inggeris, Charles Darwin –yang hidup di hampir tiga perempat abad ke-19. Dalam teori itu manusia ditempatkan sebagai mata rantai terbaru dalam evolusi setelah jenis primata kera. Di antara bentuk manusia modern dengan kera, terdapat manusia-manusia pra modern yang tampilannya memiliki kemiripan ke masa belakang dan ke masa depan. Meski, tetap terdapat tanda tanya, mengapa peralihan bentuk kera ke bentuk manusia waktunya terlalu ringkas dibanding peralihan di antara mata rantai evolusi sebelumnya, yakni antara organisma awal yang sederhana sampai primata kera, yang secara keseluruhan memakan waktu 3.000.000.000 tahun.

Dalam konsep agama-agama, penciptaan manusia dimulai dengan penciptaan manusia pertama Adam dan manusia kedua Hawa oleh Tuhan. Penciptaan itu terjadi pada hari keenam dalam proses penciptaan alam semesta oleh Tuhan, sedang pada hari ketujuh Tuhan ber’istirahat’ dan tak mencipta lagi. Berarti, manusia adalah ciptaan yang terakhir. Menurut para ilmuwan, usia alam semesta kini sejak awal tercipta melalui Big Bang, telah mencapai 13,7 milyar tahun, dan Planet Bumi yang kita huni telah berusia 4,6 milyar tahun. Panjang hari Tuhan dan panjang hari dalam pengertian manusia memang berbeda.

“Sepintas”, kata Arnold Toynbee, sejarawan dunia terkemuka dari Inggeris, “ungkapan pos-ilmiah dan ungkapan agama pra-ilmiah mungkin terlihat saling berlawanan”. Tak lain karena, setiap ungkapan agama masa lalu telah disesuaikan dengan pandangan intelektual terkait waktu dan tempat di mana setiap ungkapan khusus diformulasikan. “Namun, esensi agama yang menjadi latarnya, tidak diragukan lagi, sama konstannya dengan esensi watak manusia itu sendiri”. (Arnold Toynbee, ‘Mankind and Mother Earth’). Continue reading “Kisah Manusia dan Iblis” →

HAM Internasional

Laporan PBB: Genosida dan Pemerkosaan Perempuan Negeri Suu Kyi

LAPORAN Tim Pencari Fakta PBB untuk Myanmar, setebal 444 halaman yang disampaikan di Jenewa 18 September 2018 lalu, mengungkap telah terjadi genosida sistematis terhadap etnis Rohingya dan pemerkosaan terhadap kaum perempuan oleh Tatmadaw –sebutan bagi militer Myanmar. “Kaum pria secara sistematis dibunuh. Anak-anak ditembak dan dilempar ke sungai atau dibakar”, ujar Marzuki Darusman, Ketua TPF PBB. Sementara itu, kaum perempuan dan anak perempuan secara rutin diperkosa beramai-ramai, banyak dari mereka “disiksa secara mental dan fisik ketika diperkosa.”

Marzuki seperti dikutip CNN Indonesia merinci pembantaian di desa-desa Rohingya dan menggambarkan bagaimana warga yang tidak bisa melarikan diri “dikumpulkan dan dipisahkan berdasarkan jenis kelamin.” Continue reading “Laporan PBB: Genosida dan Pemerkosaan Perempuan Negeri Suu Kyi” →