Pemilihan Presiden

Pemilihan Presiden 2019: Peluang Hilang Dukungan di ‘Menit’ Akhir

DAMPAK publikasi survei Harian Kompas 20-22 Maret ternyata menggelinding jauh dan jadi bahan diskursus tajam hingga kini. Seorang pembicara di forum ILC tvOne Selasa malam (26/3), sampai mengira-ngira bahwa pidato bernada marah Joko Widodo di Yogyakarta Sabtu 23 Maret, sedikit banyak terpicu publikasi survei Kompas –meski nama media nasional itu tak disebut di situ. “Empat setengah tahun saya difitnah-fitnah, saya diam. Dijelek-jelekin saya juga diam. Dihujat, dihujat-hujat, dihina-hina saya juga diam. Tetapi hari ini di Yogya, saya sampaikan saya akan lawan!” kata Joko Widodo dengan nada luar biasa tinggi di akhir.

Dua peneliti Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia (LIPI) seakan menyambung hasil survei Kompas tentang penurunan elektabilitas Calon Presiden petahana di bawah 50 persen, menyebutkan penurunan yang telah berlangsung selama 6 bulan itu disebabkan terjadinya migrasi pemilih. Menurut Kepala Pusat Penelitian LIPI Firman Noor, migrasi pemilih itu terjadi karena pendukung Jokowi yang mengubah dukungan mereka, dan pada saat yang sama para pemilih yang belum menentukan pilihan (undecided voters) dan swing voters telah memantapkan pilihan kepada pasangan Prabowo Subianto-Sandiaga Uno. Peneliti LIPI lainnya, Aisyah Putri Budiatri (26/3) juga mengingatkan adanya potensi migrasi suara menjelang Pemilihan Presiden 17 April 2019. Continue reading “Pemilihan Presiden 2019: Peluang Hilang Dukungan di ‘Menit’ Akhir” →

Pemilihan Presiden

Joko Widodo Dalam Tanda Tanya: Menang atau Kalah 17 April 2019?

HEADLINE Harian Kompas selama tiga hari berturut-turut –Rabu 20 Maret hingga Jumat 22 Maret 2019– telah memberikan hentakan di kancah politik praktis, kurang dari sebulan menuju 17 April 2019. Secara khusus, headline tentang survei elektabilitas para kontestan Pilpres 2019 itu seakan menimbulkan ‘topan dalam gelas’ di kubu pendukung pasangan 01 Joko Widodo-Ma’ruf Amin. Terkesan terjadi semacam kepanikan. Pada sisi lain, survei Kompas itu sangat mengangkat optimisme kubu 02 Prabowo Subianto-Sandiaga Uno menghadapi Pemilihan Presiden  yang berlangsung tak sampai sebulan lagi.

Harian Kompas (20/3) melaporkan hasil surveinya yang menampilkan angka minor pertama –yang dipercaya publik– tentang elektabilitas petahana Joko Widodo dalam trend penurunan. Sudah berada di bawah angka 50 persen, tepatnya 49,2 persen. Dan pada waktu yang sama elektabilitas Prabowo Subianto dalam trend menaik, sehingga selisih angka elektabilitas keduanya menyempit menjadi 11,8 persen saja. Lalu pada hari Jumat (22/3) Kompas menunjukkan pula bahwa pada survei tersebut, Cawapres 02 Sandiaga Uno lebih mampu mengkontribusi elektabilitas daripada Cawapres 02 Ma’ruf Amin. Menurut survei itu, kepartaian juga bisa menjadi lebih sederhana melalui Pemilu Legsilatif 17 April (Kamis 21/3). Continue reading “Joko Widodo Dalam Tanda Tanya: Menang atau Kalah 17 April 2019?” →

Militer dan Politik

Luka Lama Tentang Jenderal Prabowo dan Para Jenderal ‘Politics in Uniform’

TAK lebih dari 40 hari menjelang Pemilihan Presiden 17 April 2019, medan politik Indonesia diramaikan beredarnya semacam video ‘testimoni’ Jenderal (Purn) Agum Gumelar tentang ‘jejak berdarah’ pelanggaran HAM oleh Letnan Jenderal (Purn) Prabowo Subianto. Dengan segera manuver Agum Gumelar –yang menjadi anggota Dewan Pertimbangan Presiden Joko Widodo sejak 18 Januari 2018 ini– tidak bisa tidak, langsung dianggap sebagai bagian dari pertarungan dalam rangka Pemilihan Presiden. Bahkan secara khusus oleh beberapa pihak dianalisis sekaligus sebagai kelanjutan ketidaksenangan pribadi Agum terhadap Prabowo sejak masa kekuasaan Soeharto, karena merasa Prabowo telah mengganjal karir pribadinya. Ganjalan perasaan yang sama dimiliki sejumlah jenderal lainnya terhadap Prabowo Subianto sang menantu Presiden Soeharto.

Salah seorang Komisioner Komnas HAM, Beka Ulung Hapsara, mengingatkan agar Agum tak menjadikan kasus penghilangan aktivis 1998 semata untuk kepentingan Pilpres 2019. Tetapi, Agum hendaknya memberi keterangan kepada Kejaksaan Agung yang sejak lama sudah menerima berkas penyelidikan pelanggaran HAM berat 1998 dari Komnas HAM.

Di mana kuburan para aktivis hilang itu?

Dalam video testimoni –yang diakui Agum direkam dari suatu pertemuan di Bandung– sang Jenderal mengatakan dirinya mengetahui nasib para aktivis 1998 yang menurutnya dihilangkan secara paksa oleh Tim Mawar Kopassus di bawah komando Mayor Jenderal Prabowo Subianto. Agum Gumelar mengungkapkan pernah bertemu dengan anggota Tim Mawar pelaku penculikan dan penghilangan paksa para aktivis. Dalam pertemuan “dari hati ke hati” dengan mereka, “di sinilah saya tahu bagaimana matinya orang-orang itu, di mana dibuangnya,” demikian CNN Indonesia mengutip Agum. “Saya tahu.” Continue reading “Luka Lama Tentang Jenderal Prabowo dan Para Jenderal ‘Politics in Uniform’” →

Militer dan Politik

Dalam Bayangan Dwifungsi Militer

SEMPAT mencuatnya rencana TNI menempatkan perwira-perwiranya di jabatan-jabatan sipil pemerintahan, beberapa waktu lalu menjadikan Dwifungsi ABRI muncul kembali sebagai topik. Terjadi arus kritik, bahwa kebijakan itu set back dalam proses reformasi TNI yang dimulai setelah 1998. Reformasi TNI itu sendiri ditandai ditinggalkannya fungsi sosial-politik yang merupakan fungsi kedua dalam Dwifungsi ABRI, secara berangsur-angsur. Dalam konteks reformasi TNI pasca Soeharto, merupakan fenomena begitu tak terbayangkan sebelumnya, betapa perwira-perwira aktif TNI melepas fungsi sosial politiknya. Meninggalkan lembaga-lembaga perwakilan rakyat dan jabatan-jabatan eksekutif pemerintahan sipil.

Entah terbawa suasana kritik yang ada, pengajar UNJ Robertus Robet tampil dalam acara Kamisan –bersama Bejo Untung dan kawan-kawan– di depan Istana menyanyikan lagu sindiran aktivis 1998 terhadap ABRI masa Dwifungsi. Berekor pada ‘penyemputan’ tengah malam menuju dinihari Kamis 7 Maret oleh petugas Bareskrim Polri untuk diperiksa dengan tuduhan menghina institusi TNI. Robertus dijadikan tersangka, berdasarkan pasal-pasal UU ITE. Dengan demikian, Robertus menjadi ‘korban’ kesekian dari UU yang sejak masih berupa RUU itu banyak pasal-pasalnya ditentang kalangan aktivis pro demokrasi. Pasal-pasal itu dianggap berpotensi sebagai senjata represi kalangan kekuasaan untuk membungkam kritik. Continue reading “Dalam Bayangan Dwifungsi Militer” →

Perilaku Politik

Hoax Berkaitan Dengan Penggunaan Kekuatan, Kekerasan dan Kekuasaan

‘KERUNCINGAN’ terbaru dari medan perseteruan politik menuju Pemilihan Presiden 17 April 2019, adalah lontaran pernyataan Prabowo Subianto di Sleman Yogyakarta (27/2) tentang adanya harta dan dana senilai 11.000 triliun rupiah milik WNI terparkir di luar negeri. Beda waktu sehari, saat menghadiri peringatan Hari Lahir PPP, 28 Februari 2019 di Ancol, Presiden Joko Widodo mengungkapkan telah menginstruksikan Kapolri Jenderal Tito Karnavian menindak tegas apa yang disebut Presiden sebagai pelaku penyebar hoax door to door. Tak diperinci, siapa saja loper peredaran ‘model baru’ dari hoax itu. Namun segera terberitakan, bahwa yang dituding adalah tiga emak-emak yang tampaknya disimpulkan pasti pendukung 02 karena sasaran pendiskreditan adalah 01. Antara lain, bahwa bila 01 menang, mengumandangkan azan di mesjid-mesjid akan dilarang dan pernikahan sesama jenis akan dilegalkan. Masih harus dicermati lanjut duduk perkaranya. Apakah penyampaian emak-emak itu sudah bisa dikategorikan penyebaran hoax atau sekedar pendapat pribadi yang tak terlarang menurut demokrasi?

Terhadap lontaran pernyataan Prabowo Subianto, juga pada 28 Februari langsung ada tanggapan dari kalangan TKN 01, “jangan asal ngomong” dan “jangan hanya gosip.” Terminologi gosip atau ‘asal ngomong’ bermakna sesuatu yang belum tentu ada kebenarannya dan berbau kebohongan. Namun sebenarnya, yang pertama kali menyebut adanya dana 11.000 triliun terparkir di LN justru Presiden Joko Widodo sendiri di tahun 2016 saat berbicara mengenai tax amnesty, 1 Agustus di JI-Expo Jakarta. Diulangi di Hotel Clarion Makassar, 25 November 2016. Presiden menyebut, itu catatan Menteri Keuangan. Bahkan, kata Presiden kala itu, di kantongnya ada data dengan angka yang lebih besar lagi. Continue reading “Hoax Berkaitan Dengan Penggunaan Kekuatan, Kekerasan dan Kekuasaan” →

Pemilihan Presiden

Pemilihan Presiden 2019, The Devil is In The Details

TATKALA dua calon Presiden RI tampil dalam kampanye-kampanye mereka menjelang D-Day 17 April 2019, jeratan frase the devil is in the details bekerja. Kerapkali mereka terpeleset saat berbicara terlalu detail tentang suatu masalah, padahal kurang memiliki amunisi data akurat. Pada sisi lain, terdapat kekurangsempurnaan konseptual dalam konstruksi grand design pengelolaan negara yang mereka lontarkan ke publik. Padahal kemampuan konsepsional terkait grand design inilah yang justru lebih dibutuhkan dari seorang Presiden.

Bila mencari frase the devil is in the details melalui google search akan muncul ratusan hasil tentang pengertian frase tersebut. Satu sama lain bisa berbeda formulasi kalimat, namun akan ditemukan simpul-simpul makna serupa. Bahwa dalam suatu masalah besar seringkali terkandung potensi kegagalan karena kesalahan kecil dalam detail sebagai batu sandung.  Persoalan pada sesuatu yang besar seringkali terkait dengan kesalahan kecil yang diabaikan. Breslow menyebut butir-butir kecil mengganggu itu sebagai devil in details yang terselip dalam kumpulan data besar. Friedrich Wilhelm Nietzsche, filsuf dan penyair Jerman (1844-1900), dalam kaitan pemecahan masalah dikutip mengucapkan “der teufel stecktim detail” sebagai kendala –yang bisa diterjemahkan “setan ada pada detailnya.” Continue reading “Pemilihan Presiden 2019, The Devil is In The Details” →

Perilaku Politik

Lakon Kaum Opportunis Di Kancah Pemilihan Presiden 2019

SALAH satu ketidaknyamanan yang sangat terasa menjelang Pemilihan Umum Presiden 2019, adalah muncul dan berperannya sejumlah opportunis dengan lakon-lakon opportunisme politik. Dan cukup mencengangkan, kubu-kubu yang sedang menjalani kompetisi politik, seringkali dengan senang hati menerima tokoh-tokoh opportunis itu. Tak mengherankan, karena seorang opportunis itu ibarat bunglon atau chameleon, sangat pandai menyesuaikan warna dirinya dengan lingkungan sekitarnya, sehingga mempesona para penghuni lama dan tuan rumah.

Bahkan lebih dari itu, terkesan para pihak sangat senang menerima para penyeberang, teristimewa bila itu bisa ‘melukai’ emosi lawan politik. Ini terutama bila tuan rumah menerapkan ilmu Jenderal Sun Tzu (544 SM – 496 SM). Sang jenderal dalam strategi ke-3 dari 39 strategi, mengajarkan, bunuh lawan dengan pisau pinjaman. Cara lain, sogok pengikut musuh untuk menjadi pengkhianat –artinya, gunakan kekuatan musuh untuk melawan dirinya sendiri. Maka para penyeberang seringkali disambut –dengan pernyataan sukacita yang insinuatif atau seremoni kecil– bak mendapat pasokan persenjataan baru untuk perang. Continue reading “Lakon Kaum Opportunis Di Kancah Pemilihan Presiden 2019” →

Referensi Sosial Politik

Kaum Intelektual Indonesia Dalam Arus Pendangkalan

DI SAAT Joko Widodo baru saja menempuh 100 hari pertama masa kepresidenannya, cendekiawan ‘muda’ Yudi Latief menulis sesuatu yang cukup menarik perhatian per saat itu. Tulisannya berjudul ‘Negara Sengkarut Pikir”, dimuat kompas.com 2 Februari 2015. Tulisan Yudi itu satu dua kali sempat ditafsirkan atau diposisikan sebagai kritik tajam kepada presiden baru. Namun sesungguhnya, tulisan itu lebih merupakan kritik terhadap fenomena sikap anti-intelektual yang muncul di masyarakat. Kebetulan saja bertepatan waktu dengan momen tampilnya kepemimpinan baru di bawah Joko Widodo.

Cukup menarik juga, sekitar empat tahun sesudahnya, Yudi diangkat sebagai semacam ‘mahaguru Pancasila’ negara. Tetapi kemudian mengundurkan diri. Dan kini ketika tulisan Yudi itu berkali-kali dikutip berbagai media, ada yang menganggapnya sebagai mempertentangkan Yudi dengan Joko Widodo. Karena tulisan itu dilontarkan Yudi sebagai seorang intelektual yang objektif –bukan politisi– maka keduanya tentu saja seharusnya tak perlu merasa dipertentangkan. Continue reading “Kaum Intelektual Indonesia Dalam Arus Pendangkalan” →

Sejarah Politik Indonesia

Rahman Tolleng, Kisah Kandas Percobaan Struggle From Within

SEGERA setelah Peristiwa 30 September 1965 tanda-tanda tumbangnya rezim Nasakom Soekarno, mulai membayang. Diakui atau tidak, saat Jenderal Soeharto dan Jenderal Abdul Haris Nasution serta sejumlah perwira militer anti komunis masih ada dalam kesangsian mengakhiri kekuasaan Soekarno, kelompok mahasiswa dan pelajar tampil sebagai faktor pendorong diakhirinya rezim lama. Di Jakarta ada tokoh-tokoh mahasiswa di barisan depan seperti antara lain Cosmas Batubara, Mar’ie Muhammad, Marsillam Simandjuntak dan Fahmi Idris. Sementara di Bandung ada Rahman Tolleng yang muncul dari ‘bawah tanah’ dan menjadi pelopor gerakan anti Soekarno yang kali ini dilakukan di ‘permukaan tanah’.

Bersama Rahman di Bandung ada aktivis mahasiswa senior lainnya seperti Alex Rumondor, Mangaradja Odjak Siagian dan lainnya. Lalu muncul tokoh-tokoh penggerak mahasiswa intra kampus Rachmat Witoelar yang memperkuat otot massa bagi Kesatuan Aksi Mahasiswa Indonesia (KAMI). Dan aktivis populer Soegeng Sarjadi dari kampus Universitas Padjadjaran yang memicu aksi perobekan gambar Bung Karno Agustus 1966. Continue reading “Rahman Tolleng, Kisah Kandas Percobaan Struggle From Within” →

Politik dan Agama

Rahman Tolleng dan Faktor Islam

Oleh: Rum Aly

DALAM banyak waktu, nama dan kegiatan Rahman Tolleng kerapkali sampai ke telinga sebagian generasi baru, namun wajahnya nyaris tak ‘dikenali’ terbuka, terutama di tengah-tengah hiruk pikuk politik pasca reformasi. Akan tetapi pada sisi lain di saat yang sama sejumlah generasi muda lainnya dalam berbagai tingkat usia, sangat lekat dan intens mengikuti pikiran-pikirannya melalui beberapa forum khusus. Ini semacam misteri juga.

Dalam situasi seperti itu, pada tahun 2008 nama A. Rahman Tolleng tiba-tiba muncul dalam sebuah iklan Aliansi Kebangsaan untuk Kebebasan Beragama dan Berkeyakinan. Terletak di urutan ketiga di antara 297 nama penandatangan. Huruf A di depan nama Rahman Tolleng adalah singkatan dari Abdul –salah satu nama awal yang lazim diberikan keluarga Islami di Sulawesi Selatan kepada anak laki-laki. Iklan tersebut berisi pernyataan bertanggal 10 Mei namun baru tampil di berbagai media nasional terkemuka pada tanggal 30 Mei 2008, sepuluh hari setelah perayaan peringatan seratus tahun Hari Kebangkitan Nasional.

Peritiwa 1 Juni 2008 di Monas

Pernyataan 10 Mei 2008 ini, mengecam kekerasan yang dipraktekkan dalam kehidupan beragama, oleh sekelompok orang penganut garis keras yang dianggap mengatasnamakan umat Islam. Aliansi menganggap penganut kekerasan ini pada akhirnya “akan memaksakan rencana mereka untuk mengubah dasar negara Indonesia, Pancasila, mengabaikan konstitusi, dan menghancurkan sendi kebersamaan kita.” Aliansi kala itu menyerukan agar pemerintah, para wakil rakyat, dan para pemegang otoritas hukum, untuk tidak takut kepada tekanan yang membahayakan ke-Indonesia-an. Continue reading “Rahman Tolleng dan Faktor Islam” →